Perlindungan Bagi Kelompok Minoritas

Perlindungan Bagi Kelompok Minoritas

 

UpgNation. – Hampir seluru Negara bagian manapun memiliki Kelompot Minoritas, namun keberadaanya dan kebutuhanya serta pemenuhan hak mereka seringkali di abaikan oleh pemerintah nasional dan masyarakat luas pada umumnya. Meskipin hak-hak kelompok minoritas telah dilindungi oleh Kovenan International tetang hak Sipil dan Politik pasal 27 dan di Deklarasi PBB no 1992 mengenai Hak-hak kelompok agama, etnis serta penggunaan Bahasa Minoritas, namun kedua instrumen hukum belum cukup memadai untuk melindungi dan memenuhi Hak mereka.

Hal ini mengemuka dalam konferensi International “Protecting the Rights of Ethnic and Religious Communitie” yang diselenggarakan oleh Wilton Park Pada tanggal 13-15 Januari 2016 yang lalu di West  Sussex Inggris.

Konferensi yang telah didirikan oleh sekitar 40 Persen dari berbagai negara
di antaranya, Indonesia,Birma,Norwegia,Brazil,Finlandia,Polandia.Inggris.Sweedia.Swiss.Kuwait.Islandia.
Iran.Syria, Turki,Belanda,Maroko,Amerika Srikat serta mempersembahkan  pembicara yang memiliki pengetahuian mendalam dan berpengalaman yang luas dalam permasalahan perlindungan kelompok minoritas. Salah satu pembicara yang hadir adalah Rita Izsak Ndiaye,  Pelapor Khusus PBB untuk masalah Minoritas, Human Rights Council Geneva Astrid Thors Duta besar masalah National Minorites, Organisation for Security and Cooperation in Europa The Hague, Laila Aladaat, Manajer Program masalah Respons Krisis, Women’s International League for Peace and Freedom Geneva Nilar Oo Deputy Country Representative Centre For Humanitarian Dialogue Yangoon.

Semua peserta dan pembicara seminar telah berpendangan bahwa perlindungan untuk minoritas pada situs global saat ini menjadi makin Kompleks. berbagai program pembangunan yang diancamkan oleh dunia international belum seluruhnya menyetuh pemenuhan hak-hak Minoritas. Padahal berbagai pengalaman dan studi telah menunjukan bahwa kelompok yang paling rentan adan paling miskin pada umumnya berasal dari kelompok Minoritas, baik minoritas secara etnis maupun agama. Hadirnya demokrasi juga tidak serta merta menjamin pemenuhan serta perlindungan hak minoritas. berbagai pengalaman proses demokrasi di banyak negara menunjukan bahwa hak-hak minoritas tetap terabaikan meskipun demokrasi telah dipraktekan ( sistem kepartaian pemilihan langsung dst ). Kepentingan kelompok minoritas tetap tidak terwakili lebih lanjut didiskusikan bahwa yang dialami oleh kelompok Minoritas adalah marjinalisasi yang masif oleh kelompok Mayoritas. Menjadi minoritas berarti tidak memiliki kekuatan. baik sosial ekonomi dan politik.

Gagasan Kelompok Minoritas

Sebagian ide yang tampil U menangani hal semacam ini salah satunya

  • (a) bikin sistim penentuan yang memberikannya reserved seat buat grup minoritas di parlemen
  • (b) berikan quota untuk grup minoritas pada jabatan umum di pemerintahan.
  • (c) perbanyak dialog pada sebagian besar serta minoritas.

Dalam peluang ini didiskusikan pengalaman Indonesia dalam mengelola isyu-isyu grup minoritas. Pada intinya Indonesia sudah serta senantiasa mengaku hak grup minoritas sama sesuai prinsip basic Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tampak dalam tempat-posisi di jabatan umum yang dipercayakan pada bermacam suku serta agama di Indonesia. Akan tetapi Indonesia juga masih tetap mempunyai PR yang besar untuk perlindungan grup minoritas, terlebih penegakan hukum.

Ide beda yang mengemuka untuk perlindungan grup minoritas yaitu terdapatnya kebijakan yang miliki sifat inklusif, kebijakan integrasi grup minoritas ke orang-orang sebagian besar dan pendidikan buat anak-anak di sekolah basic tentang pluralisme. Tempat yang paling aman buat grup minoritas yaitu terintegrasi dengan baik di grup sebagian besar. Hal-hal lain yang diusulkan yaitu menulis ulang peristiwa bangsa : apa yang membawa dampak satu negara-bangsa setuju mempunyai satu jati diri tunggal. Penulisan ulang peristiwa juga akan buka beberapa hal, tetapi butuh dicermati apakah negara-bangsa itu telah cukup dewasa serta masak untuk melaksanakannya.

Tema beda yang didiskusikan yaitu kegunaan media sosial dalam perlindungan grup minoritas. Umumnya peserta berpandangan kalau sosial media mempunyai dua bagian : membuat perlindungan serta sekalian mencancam. Contoh yang didapatkan yaitu pemakaian sosial media dengan cara masif serta intensif oleh grup radikal. Dalam hal semacam ini dipertanyakan apakah perusahaan sosial media tak dapat disuruh turut untuk menseleksi info yang disiarkan, untuk meminimalkan efek negatif.

Mekanisme internasional, walau juga belum juga cukup, dikira dapat dipakai untuk pemenuhan hak golongan minoritas. Sustanaible Development Goals, semisal, walau juga tak dengan cara khusus memanggil perlindungan grup minoritas, tetapi memberikannya cukup banyak ruangan untuk pemenuhan hak-hak minoritas.

Peserta juga menyetujui kalau problem perlindungan grup minoritas dikarenakan oleh bermacam elemen. Setiap negara mempunyai peristiwa serta budayanya sendiri-sendiri, hingga mustahil di ciptakan satu obat untuk mengobati semuanya penyakit. Namun demikan Komunitas International mempunyai tanggung jawab untuk perlindungan serta pemenuhan hak grup minoritas.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *